1. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

• Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
• KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
• Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
• Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
• Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah
• KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
• Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
• KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
• UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.   PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

• Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
• Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
• Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
• PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
• SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

3. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

• KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
• PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
• SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
• SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
• SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

4. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

• Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
• Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
• Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
• Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
• Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama