Chat with us, powered by LiveChat
Jumat, 27 Januari 2023
» Berita » Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
  1. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
  • Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
  • KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  • Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  • Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah
  • KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
  • Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  • KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
  • UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

 

2.   PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

  • Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
  • Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  • Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
  • PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
  • PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  • PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  • PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  • PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  • PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  • PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  • PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  • PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  • SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

 

 

 

3. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

  • KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
  • PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
  • SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
  • SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
  • SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  • SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

 

 

 

4. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

  • Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
  • Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
  • Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  • Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  • Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  • Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  • Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  • UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Berita Selanjutnya 
Terimakasih telah membaca Berita - Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website MS Simpang Tiga Redelong. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.
Total Komentar    Belum Ada Komentar
  • Nama harus diisi, Email tidak akan disebarluaskan, Terimakasih.
  • Mohon untuk menggunakan ejaan yang benar / kata-kata yang mudah dimengerti

*