Pemeriksaan Pelanggaran LANGKAH PEMERIKSAAN PELANGGARAN PADA PEGAWAI MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2018 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TAHUN 2019 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TAHUN 2020 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TAHUN 2021 […]
LANGKAH PEMERIKSAAN PELANGGARAN PADA PEGAWAI MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2018 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TAHUN 2019 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TAHUN 2020 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TAHUN 2021 […]
Tingkat dan Jenis Hukuman TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tingkat dan jenis hukuman disiplin yang ada di PP 53/ 2010, sebagaimana disebutkan di Pasal 7 PP adalah sebagai berikut: Pada Bab III Pasal 7 : Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. […]
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tingkat dan jenis hukuman disiplin yang ada di PP 53/ 2010, sebagaimana disebutkan di Pasal 7 PP adalah sebagai berikut: Pada Bab III Pasal 7 : Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. […]
Was-Kat PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) A. PENGERTIAN Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga. Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja […]
PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) A. PENGERTIAN Situmorang (1998: 71) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga. Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja […]
Pedoman Pengawasan PENDAHULUAN Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig). Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, […]
PENDAHULUAN Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig). Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, […]
Surat Keputusan No Nama Surat Keputusan Softcopy 1. SK Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat/Pegawai lihat 2. SK Tim Akreditasi Penjamin Mutu lihat 3. SK Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) lihat 4. SK Susunan Majelis Hakim/Hakim Tunggal dan Panitera/Panitera Pengganti lihat 5. SK Penunjukan Mediator lihat 6. SK Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas Bidang lihat 7. SK […]
No Nama Surat Keputusan Softcopy 1. SK Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat/Pegawai lihat 2. SK Tim Akreditasi Penjamin Mutu lihat 3. SK Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) lihat 4. SK Susunan Majelis Hakim/Hakim Tunggal dan Panitera/Panitera Pengganti lihat 5. SK Penunjukan Mediator lihat 6. SK Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas Bidang lihat 7. SK […]
